Jakarta, LensaRepublik.com – Desakan percepatan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) menguat di tengah dinamika internal organisasi. Penundaan Muktamar dinilai memperpanjang krisis dan membuat NU terjebak dalam kondisi beboyo limbung dan kehilangan pegangan arah.
Aktivis NU era 1980-an, Muzayinul Arif atau Arief Zayyn, menyebut Muktamar sebagai satu-satunya mekanisme sah untuk mengakhiri kegaduhan. “Menunda Muktamar sama saja membiarkan NU berjalan tanpa arah,” kata Arief, Jum’at, 26 Desember 2025.
Menurut Arief, pengalaman sejarah menunjukkan NU berkali-kali berada dalam tekanan, sejak Orde Lama hingga Orde Baru. Muktamar Situbondo 1984 yang menegaskan Khittah 1926 pun, kata dia, tidak langsung membebaskan NU dari berbagai ikatan kepentingan. Ketegangan berlanjut hingga Muktamar Krapyak 1989 dan Cipasung 1994.
Ia menilai Muktamar di Pondok Pesantren Lirboyo menjadi simbol penting konsolidasi NU. “Lirboyo itu dimaknai sebagai hilangnya bahaya bagi NU untuk berkhidmah,” ujarnya.
Kritik kembali mengemuka pasca-Muktamar NU di Lampung yang digelar di luar pesantren. Sejumlah perubahan struktural memicu perdebatan dan dinilai menjauhkan NU dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
“Yang dirawat itu tali jagad. Kalau diganti, NU pasti beboyo,” kata Arief.
Karena itu, ia mendesak Muktamar segera digelar dan dikembalikan ke pesantren. Hingga kini, PBNU belum memberikan pernyataan resmi terkait desakan tersebut.
