Jakarta, LensaRepublik.com – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Usman Husin, melontarkan kritik keras kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam rapat kerja Komisi IV di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Desember 2025. Usman menilai Raja Juli gagal mengatasi persoalan kehutanan di Indonesia dan tidak memahami persoalan teknis di lapangan. Ia bahkan menyarankan agar Raja Juli mundur dari jabatannya bila tak mampu mengendalikan kerusakan hutan yang terus terjadi.
Dalam rapat itu, Usman menyinggung bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera beberapa bulan terakhir. Menurut dia, kerusakan hutan yang meluas seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk menghentikan seluruh izin pelepasan kawasan hutan di pulau tersebut. “Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera? Seharusnya izin semua disetop,” kata Usman. Ia menegaskan bahwa pemerintah wajib menjelaskan rencana penanaman ulang dan waktu pemulihan kawasan hutan yang rusak.
Usman menuding Raja Juli kerap melempar tanggung jawab pada kebijakan masa lalu, padahal sebagai menteri ia bertanggung jawab penuh atas pengelolaan hutan saat ini. “Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu,” ucapnya. Ia lantas meminta Raja Juli mempertimbangkan mundur dari posisinya. “Kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan,” ujarnya.
Salah satu isu yang disorot Usman ialah kabar penerbitan izin pelepasan kawasan hutan di Tapanuli Selatan pada Oktober lalu. Menurut dia, penerbitan izin tersebut bertentangan dengan pernyataan Raja Juli yang mengklaim tidak pernah mengeluarkan izin penebangan. “Bupati sudah katakan syukur-syukur izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar,” katanya. Ia mempertanyakan kapan pemerintah akan memulai penanaman kembali di wilayah-wilayah gundul di Sumatera.
Menanggapi kritik itu, Raja Juli Antoni menegaskan bahwa selama satu tahun menjabat, ia tidak pernah menerbitkan izin penebangan baru. Ia mengatakan hanya menerbitkan izin yang berkaitan dengan jasa lingkungan atau Restorasi Ekosistem (RE). “Saya tidak menerbitkan PBPH penebangan satu pun,” kata Raja Juli.
Ia juga menyatakan bahwa dirinya menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto secara ketat. Prabowo, kata dia, memerintahkan dua hal: menjaga kelestarian hutan dan berani menindak pelanggaran alih fungsi kawasan. “Saya secara ketat, seperti diperintahkan Pak Presiden, tidak pernah mengeluarkan atau menurunkan fungsi hutan,” ujarnya.
Raja Juli membantah ada pelepasan kawasan hutan di tiga provinsi yang saat ini terdampak banjir dan longsor. “Satu jengkal pun saya tidak pernah melakukan pelepasan kawasan di tempat tersebut,” katanya.
Meski demikian, perdebatan dalam rapat tersebut menunjukkan ketegangan antara DPR dan Kementerian Kehutanan terkait tata kelola hutan di tengah meningkatnya bencana ekologis di sejumlah wilayah.
