Ternate, LensaRepublik.com – Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat langkah strategis untuk mendukung Program Nasional Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah, yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam penanganan ketimpangan akses perumahan di Indonesia. Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, melalui sambutan yang dibacakan Asisten III Bidang Administrasi Umum, Sukur Lila, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Capaian Program 3 Juta Rumah Tahun 2025 di Batik Hotel, Ternate, Kamis (10/12).
Gubernur Sherly menekankan bahwa program ini bukan semata membangun rumah, tetapi menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat miskin ekstrem, masyarakat miskin, serta keluarga berpenghasilan menengah bawah. Menurutnya, akses hunian layak adalah fondasi pembangunan manusia dan prasyarat kesejahteraan.
“Presiden Prabowo ingin setiap keluarga Indonesia memiliki rumah yang layak, sebagai ruang aman untuk tumbuh dan merencanakan masa depan dengan penuh martabat,” ujar Sherly dalam sambutannya.
Berdasarkan data pemerintah, Maluku Utara masih memiliki 50.758 rumah tidak layak huni. Dari jumlah itu, 42.381 unit belum terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang selama ini menjadi basis intervensi program sosial nasional. Kondisi ini disebut Sherly sebagai alarm penting bagi daerah untuk memperbaiki sistem pendataan dan mengakselerasi program perumahan rakyat.
Ia berharap Rakor ini dapat memunculkan langkah konkret dan memperkuat koordinasi lintas lembaga, baik pemerintah pusat maupun daerah. “Program 3 Juta Rumah adalah komitmen negara. Pemerintah daerah harus menjadi penggerak utama agar masyarakat merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Dari pemerintah pusat, Direktur Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Sony Surahman, menegaskan bahwa program ini merupakan mandat RPJMN dan bagian dari misi Asta Cita. Ia menilai Maluku Utara membutuhkan strategi berbeda karena karakter wilayahnya berupa kepulauan dan pesisir.
“Keterbatasan lahan perkotaan serta sebaran penduduk menuntut kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah,” kata Sony. Ia menambahkan bahwa berbagai bentuk bantuan, termasuk Rumah Susun, Rumah Khusus, dan Bantuan Rumah Swadaya, terus disalurkan sesuai kebutuhan daerah.
Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I, H. Hujurat, menjelaskan bahwa target utama 2025 untuk Maluku Utara adalah pembangunan 674 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Namun ia mengakui tantangan berat masih menghantui pelaksanaan program, terutama terkait logistik, akses lokasi, dan distribusi material ke pulau-pulau terpencil.
Melalui Rakor ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa hambatan-hambatan itu dapat dipetakan dan diselesaikan. Tujuannya jelas: mempercepat terwujudnya Maluku Utara Maju dan Sejahtera melalui penyediaan hunian layak bagi seluruh masyarakat.
