Jakarta, LensaRepublik.com – Upaya Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos membenahi data desa dengan menggandeng IPB University menunjukkan pendekatan politik yang jarang menonjol di ruang publik: menata fondasi kebijakan. Di tengah kecenderungan politik nasional yang sibuk dengan simbol dan proyek besar, langkah ini bergerak di wilayah teknokratis yang kerap diabaikan, namun menentukan kualitas pembangunan.
Kerja sama Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan IPB University difokuskan pada penerapan Data Desa Presisi, metode pendataan berbasis sensus partisipatif untuk meningkatkan akurasi informasi sosial dan ekonomi masyarakat desa. Bagi pemerintah daerah, pembenahan data ini diharapkan menjadi dasar perencanaan pembangunan dan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran.
Masalah data bukan persoalan baru. Di banyak daerah, ketidaksinkronan basis data desa kerap berujung pada tumpang tindih program dan salah sasaran bantuan sosial. Pemerintah pusat melalui agenda Satu Data Indonesia telah lama mendorong integrasi data lintas sektor, namun implementasinya di tingkat daerah berjalan tidak merata. Dalam konteks itu, langkah Maluku Utara layak dibaca sebagai upaya konkret menerjemahkan agenda nasional ke level lokal.
Pendekatan kebijakan ini sejalan dengan gambaran kepemimpinan Sherly Tjoanda dalam buku Sherly Tjoanda Laos: Jalan Sunyi Menuju Puncak, yang disusun Ilhan Erda dan Alwin Kamal. Buku tersebut masih berupa draf tidak memosisikan Sherly sebagai figur politik yang tumbuh lewat manuver atau retorika. Ia digambarkan memilih jalur kerja yang tenang, menata hal-hal mendasar sebelum berbicara soal capaian.
“Perjalanan seorang perempuan tidak selalu ditentukan oleh ke mana ia melangkah, tapi oleh bagaimana ia memaknai setiap langkahnya,” tulis buku itu. Kutipan ini mencerminkan pendekatan kebijakan yang kini dijalankan: memperbaiki basis data sebelum merumuskan intervensi pembangunan yang lebih luas.
Dalam lanskap politik nasional, langkah ini juga mencerminkan pergeseran cara pandang terhadap kepemimpinan daerah. Kepemimpinan tidak lagi diukur semata dari keberanian tampil di panggung nasional, tetapi dari kemampuan membangun sistem yang bekerja. Pendekatan berbasis data menuntut konsistensi, ketelitian, serta keberanian menjadikan fakta sebagai dasar keputusan bukan sekadar pertimbangan politik jangka pendek.
Buku Jalan Sunyi Menuju Puncak menempatkan Sherly sebagai bagian dari transisi kepemimpinan perempuan di Indonesia. Bukan sekadar soal representasi, melainkan soal pendekatan. Kepemimpinan digambarkan tumbuh dari kemampuan mendengar, merawat proses, dan menjaga disiplin kebijakan.
Namun, seperti kebijakan publik lainnya, inisiatif pembenahan data desa tetap menunggu pembuktian. Akurasi data hanya akan bermakna jika digunakan secara konsisten dalam perencanaan dan penganggaran, serta dibuka pada mekanisme evaluasi. Tanpa itu, kerja sama akademik berisiko berhenti sebagai proyek administratif.
Di tengah politik nasional yang kerap riuh oleh klaim dan pencitraan, jalan yang ditempuh Sherly Tjoanda menawarkan kemungkinan lain. Politik dapat bekerja dalam senyap melalui data, ketekunan, dan kesetiaan pada proses. Dampaknya mungkin tidak segera terlihat, tetapi justru di situlah ukurannya.
