Mataram, LensaRepublik.com – Kunjungan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, ke Nusa Tenggara Barat (NTB) memantik respons beragam dari kalangan warga Nahdiyin, khususnya komunitas urban.
Di tengah agenda konsolidasi organisasi dan penguatan program sosial berbasis pesantren, sejumlah warga menyampaikan kritik tajam terhadap implementasi di lapangan. Mereka menilai konsolidasi struktural perlu diimbangi transparansi serta pelibatan kader hingga tingkat akar rumput.
Muhammad Sidiq, warga Nahdiyin urban di Jabodetabek, mengatakan program-program yang diluncurkan PBNU harus dipastikan berjalan efektif dan tidak berhenti pada seremoni.
“Kami tentu mendukung langkah PBNU. Tapi jangan hanya kuat di panggung peresmian. Di tingkat ranting dan komunitas kota, kami butuh kepastian bahwa program itu benar-benar berjalan, terukur, dan terbuka,” ujar Sidiq, Minggu (22/2).
Menurutnya, warga NU di kawasan perkotaan memiliki karakter berbeda dengan basis tradisional pesantren. Komunitas urban, kata dia, lebih kritis dan menuntut akuntabilitas organisasi, terutama dalam pengelolaan program sosial dan pemberdayaan ekonomi.
“Kalau NU ingin tetap relevan di kota-kota besar, maka transparansi anggaran dan evaluasi program harus jelas. Kritik ini bukan bentuk perlawanan, tapi tanggung jawab moral sebagai bagian dari jam’iyah,” katanya.
PBNU sebelumnya menegaskan komitmen penguatan tata kelola organisasi di bawah kepemimpinan Gus Yahya. Sejak 2021, Nahdlatul Ulama mendorong transformasi manajemen organisasi, termasuk digitalisasi data dan konsolidasi struktur wilayah.
Sejumlah pengurus wilayah di NTB menyebut kritik dari warga sebagai dinamika sehat dalam organisasi besar. Mereka memastikan ruang dialog tetap terbuka dan evaluasi program akan dilakukan secara berkala.
Kunjungan Gus Yahya di NTB disebut sebagai bagian dari strategi nasional PBNU untuk memperkuat basis daerah. Namun, suara warga Nahdiyin urban menjadi pengingat bahwa legitimasi organisasi di tingkat lokal tak hanya ditentukan oleh soliditas struktur, melainkan juga oleh kepercayaan dan partisipasi aktif warganya.
