Jakarta, LensaRepublik.com – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6% pada 2026. Menteri Keuangan Republik Indonesia menyampaikan optimisme bahwa target tersebut dapat dicapai melalui percepatan belanja negara sejak awal tahun anggaran serta penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.
Optimisme pemerintah ini disampaikan seiring penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Pemerintah menilai stimulus fiskal dan kemudahan regulasi menjadi faktor penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Namun, asumsi pertumbuhan ekonomi yang disepakati pemerintah bersama DPR RI dalam RAPBN 2026 menunjukkan pendekatan yang lebih moderat. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada di kisaran 5,4%. Proyeksi tersebut sejalan dengan perhitungan dunia usaha yang menilai tantangan struktural masih membayangi perekonomian nasional.
Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan target pertumbuhan 6% memungkinkan dicapai, tetapi membutuhkan prasyarat kebijakan yang kuat dan konsisten. Menurutnya, dunia usaha cenderung mengambil sikap lebih berhati-hati.
“Target 6% itu secara teori bisa dicapai, terutama jika belanja pemerintah dipercepat sejak awal tahun dan kebijakan fiskal serta moneter benar-benar berjalan selaras. Tapi dari perspektif dunia usaha, proyeksi di kisaran 5,0% sampai 5,4% masih lebih realistis,” kata Ajib kepada LensaRepublik.com, Kamis (1/1/2026).
Ajib menjelaskan, sejumlah tantangan masih berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi. Di antaranya adalah keterbatasan ruang fiskal, risiko shortfall penerimaan pajak, serta kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belum sepenuhnya optimal sebagai motor pertumbuhan ekonomi.
“Optimisme pemerintah perlu dibarengi perbaikan struktural. Tanpa itu, target pertumbuhan tinggi akan sulit dicapai secara berkelanjutan,” ujarnya.
Pemerintah sendiri menempatkan percepatan belanja negara sebagai salah satu strategi utama untuk mendorong aktivitas ekonomi. Belanja negara diharapkan dapat menggerakkan sektor riil dan meningkatkan daya beli masyarakat. Namun Ajib menilai, kecepatan belanja harus diikuti dengan kualitas pengelolaan anggaran.
“Bukan hanya soal belanja lebih cepat, tetapi belanja harus tepat sasaran dan berdampak langsung ke sektor produktif, terutama penciptaan lapangan kerja,” katanya.
Masalah ketenagakerjaan juga menjadi sorotan dunia usaha. Ajib menilai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus tercermin dari meningkatnya penyerapan tenaga kerja formal. Saat ini, dominasi sektor informal masih menjadi tantangan besar bagi produktivitas ekonomi nasional.
Selain itu, biaya usaha dinilai masih relatif tinggi. Beban regulasi, biaya logistik, energi, serta pembiayaan disebut menjadi faktor yang menekan daya saing pelaku usaha di dalam negeri.
“Selama biaya usaha masih tinggi, ruang ekspansi dunia usaha akan terbatas. Efisiensi biaya harus menjadi agenda serius pemerintah,” ucap Ajib.
Dari sisi jangka menengah, peningkatan produktivitas sumber daya manusia juga dinilai krusial. Ajib menekankan pentingnya penguatan keterkaitan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri, termasuk melalui pendidikan vokasi serta program peningkatan keterampilan tenaga kerja.
Peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga dinilai strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Integrasi UMKM ke dalam rantai pasok nasional dan global, melalui kemitraan dengan BUMN dan swasta, diyakini dapat memperluas basis pertumbuhan.
Ajib menambahkan, dialog yang berkelanjutan antara pemerintah dan dunia usaha diperlukan agar kebijakan ekonomi yang diambil sesuai dengan kondisi lapangan. Mekanisme umpan balik kebijakan dinilai penting untuk meminimalkan risiko yang tidak diantisipasi.
Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, Ajib menilai target pertumbuhan ekonomi 6% pada 2026 masih berada pada skenario optimistis. Sementara itu, proyeksi pertumbuhan di kisaran 5,0% hingga 5,4% dinilai lebih mencerminkan kehati-hatian dunia usaha dalam menghadapi dinamika ekonomi ke depan.
