JAKARTA, LensaRepublik.com – Program pelatihan vokasi pemerintah belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja. Dari 157.458 peserta yang telah menyelesaikan Pelatihan Vokasi Nasional (PVN), tingkat penempatan kerja lulusan baru mencapai 40,12 persen berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per 30 Oktober 2026.
Angka tersebut membuka pertanyaan mengenai efektivitas pelatihan vokasi dalam menjembatani kebutuhan pencari kerja dengan permintaan industri. Sebab, keberhasilan program peningkatan keterampilan tidak hanya ditentukan oleh jumlah peserta yang mengikuti pelatihan, tetapi juga sejauh mana kompetensi mereka dibutuhkan pasar kerja.
Data itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Cris Kuntadi, dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Secara keseluruhan, PVN mencatat 265.008 pendaftar. Dari jumlah tersebut, 157.458 peserta telah menyelesaikan pelatihan. Sebanyak 1.257 peserta di antaranya merupakan penyandang disabilitas.
Namun, tingkat penempatan kerja sebesar 40,12 persen menjadi salah satu indikator yang patut dicermati. Terlebih, data tersebut belum mencakup seluruh lulusan baru.
Persoalannya bukan semata-mata berapa banyak orang yang telah mengikuti pelatihan, melainkan apakah keterampilan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Pemerintah sebelumnya telah menempatkan prinsip link and match sebagai fondasi pengembangan pelatihan vokasi. Melalui pendekatan tersebut, kurikulum pelatihan diharapkan selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
Dalam peluncuran PVN 2026 pada Februari lalu, pemerintah menargetkan sekitar 70.000 peserta sepanjang tahun. Program ini dirancang untuk memberikan peningkatan keterampilan (upskilling), pembekalan keterampilan baru (reskilling), serta penguatan kemampuan dasar dan profesional.
Akan tetapi, kesesuaian kurikulum tidak otomatis menjamin tersedianya pekerjaan. Industri memiliki kebutuhan spesifik, mulai dari pengalaman kerja, sertifikasi kompetensi, penguasaan teknologi, hingga kemampuan beradaptasi dengan sistem produksi.
Di titik inilah hubungan antara lembaga pelatihan dan perusahaan perlu diuji lebih jauh.
Apakah perusahaan dilibatkan sejak penyusunan kurikulum? Apakah peserta memperoleh akses magang dan proses rekrutmen setelah menyelesaikan pelatihan? Seberapa rutin kebutuhan industri diperbarui agar materi yang diajarkan tidak tertinggal dari perubahan pasar?
Persoalan lain adalah transparansi hasil program. Publik perlu memperoleh informasi yang lebih terperinci mengenai jenis pelatihan dengan tingkat penempatan tertinggi, sektor industri yang menyerap lulusan, serta alasan sebagian peserta belum memperoleh pekerjaan.
Tanpa data tersebut, keberhasilan program berisiko hanya diukur melalui jumlah pendaftar, peserta yang lulus, dan sertifikat yang diterbitkan.
Padahal, investasi pemerintah dalam pelatihan tenaga kerja semestinya menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Ukurannya bukan hanya keterampilan yang diperoleh, tetapi juga terbukanya kesempatan memperoleh penghasilan dan pekerjaan yang layak.
Karena itu, angka penempatan 40,12 persen seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah, lembaga pelatihan, hingga dunia usaha.
Pelatihan vokasi tetap menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, tanpa hubungan yang kuat dengan kebutuhan industri dan mekanisme penyerapan yang terukur, pelatihan berisiko berhenti sebagai proses pembekalan.
Pertanyaan akhirnya sederhana: jika keterampilan sudah diberikan, apakah lapangan kerja yang membutuhkan keterampilan tersebut benar-benar tersedia?
