Purworejo, LensaRepublik.com – Politik kerap dianggap jauh dari kehidupan sehari-hari masyarakat, formal, bahkan membingungkan bagi generasi muda. Namun, selama satu tahun terakhir, Tunaryo S.Sos., Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, membuktikan sebaliknya. Ia mengubah citra legislatif dari lembaga yang jauh dan formal menjadi ruang yang mendengar, hadir, dan dekat dengan warga, terutama para pelajar, pemuda, dan petani muda.
Di balik gedung DPRD yang megah, Tunaryo terlihat tenang, tetapi tegas saat memimpin rapat. Filosofi kepemimpinannya sederhana namun kuat: “DPRD harus hadir sebagai wakil rakyat yang bekerja, bukan hanya simbol,” ujarnya kepada Lensa Republik. Setiap kebijakan dan program yang digulirkan selalu menekankan dampak nyata bagi warga Purworejo.
Karier politik Tunaryo lahir dari pengalaman panjang di akar rumput. Ia memulai dari organisasi masyarakat dan partai lokal, sebelum dipercaya menjadi anggota DPRD, hingga akhirnya memimpin lembaga legislatif. Pengalaman ini membentuk gaya kepemimpinan komunikatif, tegas, dan moderat, sekaligus kemampuan menyeimbangkan dinamika politik lokal yang kadang memanas.
Kepekaannya terhadap masyarakat tidak hanya berhenti di rapat-rapat formal. Selama satu tahun terakhir, Tunaryo mendorong DPRD agar lebih akrab dengan generasi milenial melalui program inovatif “DPRD Menyapa.” Kegiatan ini menjadi ruang edukasi politik bagi pelajar, anggota Karang Taruna desa, dan petani muda di Purworejo.
“Tujuan DPRD Menyapa bukan hanya memberi pemahaman politik, tapi juga mengajak generasi muda aktif berpikir dan terlibat dalam pembangunan daerah,” kata Tunaryo. Dengan program ini, DPRD berhasil mengubah persepsi bahwa legislatif adalah lembaga yang jauh, menjadi lebih interaktif dan relevan bagi warga muda.
Di internal DPRD, Tunaryo menekankan disiplin dan integritas. Bagi Tunaryo, jabatan politik adalah amanah, bukan panggung kepentingan pribadi. Sikap tegas ini membuatnya dihormati kolega, meski menghadapi tekanan politik dan dinamika partai.
Sisi humanisnya terlihat ketika menanggapi duka di DPRD. Ia menyebut kepergian anggota dewan sebagai kehilangan figur panutan, bukan sekadar kehilangan politik. “Ini kehilangan teman dan teladan bagi DPRD,” katanya. Kepedulian semacam ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Tunaryo tidak sebatas formalitas, tetapi nyata dalam menyentuh sisi manusiawi lembaga.
Selain itu, Tunaryo dikenal sederhana dalam keseharian. Ia jarang menonjolkan fasilitas jabatan dan lebih menekankan hasil nyata bagi masyarakat. Aktivitas lapangan, keterlibatan dalam program sosial, dan edukasi politik bagi generasi muda menunjukkan bahwa baginya, politik adalah tanggung jawab sosial, bukan popularitas semata.
Bagi pengamat politik lokal, Tunaryo menjadi contoh politisi yang menyeimbangkan kewenangan, tanggung jawab, dan kepekaan sosial. Kepemimpinannya menunjukkan DPRD bisa stabil, kredibel, dan relevan jika dijalankan dengan integritas dan mendengar rakyat.
Selain menjadi Ketua DPRD, Tunaryo juga menjabat sebagai Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Purworejo, posisi strategis yang memperkuat pengaruhnya dalam menentukan arah kebijakan politik lokal. Posisi ini memungkinkannya menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan platform partai, sekaligus memastikan program DPRD berjalan sejalan dengan kepentingan rakyat.
“Yang terpenting bukan siapa yang memimpin, tapi bagaimana sistem berjalan baik untuk masyarakat,” ujarnya. Kata-kata itu merangkum filosofi hidupnya: memimpin berarti mendengar rakyat, menjaga keseimbangan, dan memastikan setiap kebijakan memberi dampak nyata.
Program DPRD Menyapa menjadi bukti nyata bahwa DPRD di bawah kepemimpinan Tunaryo tidak hanya fokus pada administrasi, tetapi juga membangun kesadaran politik generasi muda. Dari pelajar sekolah hingga petani muda, mereka diajak mengenal proses legislasi, berpartisipasi dalam pembangunan, dan memahami pentingnya demokrasi lokal.
Bagi Purworejo, Tunaryo S.Sos. bukan sekadar Ketua DPRD atau politisi partai. Ia adalah figur yang menghadirkan wajah manusiawi dalam politik lokal, penyeimbang antara kekuasaan dan aspirasi publik, sekaligus contoh bahwa legislatif bisa berjalan dengan akuntabilitas, empati, dan keberlanjutan dengan generasi muda sebagai bagian penting dari masa depan demokrasi daerah.
