JAKARTA, LensaRepublik.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mulai mengarah pada indikasi tindak pidana makar.
Menurut Yusril, penyidik tidak hanya mendalami dugaan penyadapan atau intersepsi elektronik, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya tujuan untuk melumpuhkan Presiden agar tidak dapat menjalankan tugas dan kewenangannya dalam pemerintahan.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11/2026). Ia menjelaskan, perkembangan penyelidikan menunjukkan perlunya mengkaji perkara tersebut melalui ketentuan hukum yang lebih luas.
Yusril mengatakan, dugaan penyadapan terhadap masyarakat umum dan terhadap kepala negara memiliki konteks hukum yang perlu dibedakan. Menurut dia, kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan membuat perkara tersebut harus ditelaah secara menyeluruh.
“Presiden adalah primus inter pares,” ujar Yusril.
Ia menjelaskan, penyidik tengah mendalami kemungkinan keterkaitan perkara tersebut dengan Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), selain ketentuan mengenai penyadapan dan intersepsi elektronik.
Salah satu hal yang menjadi perhatian penyidik adalah kemungkinan adanya maksud untuk membuat Presiden tidak mampu menjalankan tugas konstitusionalnya.
Yusril juga menyebut penyelidikan mencermati kemungkinan lain yang lebih serius, termasuk dugaan upaya pembunuhan terhadap Presiden maupun penggulingan pemerintahan. Namun, ia menegaskan bahwa kemungkinan tersebut belum dapat dipastikan.
Menurut dia, penentuan unsur pidana dan konstruksi perkara sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan alat bukti yang diperoleh.
“Kita belum dapat memastikannya karena prosesnya masih dalam tahap penyelidikan,” kata Yusril.
Pengusutan Diserahkan kepada Bareskrim
Dalam penanganan perkara tersebut, pemerintah menyatakan tidak berencana membentuk satuan tugas atau tim khusus. Yusril mengatakan, Presiden Prabowo telah memberikan kepercayaan kepada Polri, khususnya Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), untuk mengusut dugaan penyadapan tersebut.
Ia meminta proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Sementara itu, penyidik masih melakukan pemeriksaan saksi, mengumpulkan alat bukti, serta meminta keterangan ahli untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang terjadi.
Kasus ini menjadi perhatian karena dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga disebut berkaitan dengan sejumlah pejabat negara dan pihak lainnya.
Perkembangan penyelidikan tersebut sekaligus membuka kembali perhatian terhadap tata kelola penyadapan di Indonesia, khususnya mengenai kewenangan aparat, prosedur hukum, serta perlindungan privasi.
Menunggu Pembuktian Hukum
Dugaan keterkaitan penyadapan dengan tindak pidana makar masih memerlukan pembuktian. Pernyataan pejabat pemerintah mengenai kemungkinan motif tidak dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum sebelum penyidik menemukan bukti yang cukup dan proses hukum berjalan sesuai ketentuan.
Karena itu, transparansi penanganan perkara menjadi penting agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai siapa saja pihak yang terlibat, bagaimana dugaan penyadapan dilakukan, serta apakah terdapat tujuan lain di balik tindakan tersebut.
Penegakan hukum dalam perkara ini juga menjadi ujian bagi prinsip akuntabilitas lembaga negara. Setiap dugaan pelanggaran harus diusut secara terbuka, tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah dan hak setiap pihak yang diperiksa.
