Close Menu

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    Gibran Sampaikan Niat Mundur ke Prabowo, Instagram Mendadak Banjir 26 Video dalam Enam Jam

    November 11, 2026

    Lulusan Pelatihan Vokasi Belum Terserap, di Mana Putusnya Rantai Link and Match?

    November 11, 2026

    Sempat Gagal Seleksi TNI, Sertu Jaka Prasetio Kini Bertugas dalam Misi Perdamaian di Lebanon

    November 10, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Lensa Republik
    • Redaksi
    • Pedoman Siber
    • Tentang
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Subscribe
    • Nasional
    • Daerah
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Olahraga
    • Tokoh
    • Politik
    • Tentang
    Lensa Republik
    Home»Hukum»Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Didalami sebagai Dugaan Makar
    Hukum

    Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Didalami sebagai Dugaan Makar

    redaksiBy redaksiNovember 10, 2026Updated:November 10, 2026Tidak ada komentar3 Mins Read1 Views
    Share Facebook Bluesky Pinterest Threads Telegram Twitter Tumblr Email Copy Link
    Follow Us
    Add as Preferred on Google Google News Flipboard
    Share
    Facebook Pinterest Bluesky Threads Email Copy Link

    JAKARTA, LensaRepublik.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mulai mengarah pada indikasi tindak pidana makar.

    Menurut Yusril, penyidik tidak hanya mendalami dugaan penyadapan atau intersepsi elektronik, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya tujuan untuk melumpuhkan Presiden agar tidak dapat menjalankan tugas dan kewenangannya dalam pemerintahan.

    Pernyataan tersebut disampaikan Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11/2026). Ia menjelaskan, perkembangan penyelidikan menunjukkan perlunya mengkaji perkara tersebut melalui ketentuan hukum yang lebih luas.

    Yusril mengatakan, dugaan penyadapan terhadap masyarakat umum dan terhadap kepala negara memiliki konteks hukum yang perlu dibedakan. Menurut dia, kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan membuat perkara tersebut harus ditelaah secara menyeluruh.

    “Presiden adalah primus inter pares,” ujar Yusril.

    Ia menjelaskan, penyidik tengah mendalami kemungkinan keterkaitan perkara tersebut dengan Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), selain ketentuan mengenai penyadapan dan intersepsi elektronik.

    Salah satu hal yang menjadi perhatian penyidik adalah kemungkinan adanya maksud untuk membuat Presiden tidak mampu menjalankan tugas konstitusionalnya.

    Yusril juga menyebut penyelidikan mencermati kemungkinan lain yang lebih serius, termasuk dugaan upaya pembunuhan terhadap Presiden maupun penggulingan pemerintahan. Namun, ia menegaskan bahwa kemungkinan tersebut belum dapat dipastikan.

    Menurut dia, penentuan unsur pidana dan konstruksi perkara sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan alat bukti yang diperoleh.

    “Kita belum dapat memastikannya karena prosesnya masih dalam tahap penyelidikan,” kata Yusril.

    Pengusutan Diserahkan kepada Bareskrim

    Dalam penanganan perkara tersebut, pemerintah menyatakan tidak berencana membentuk satuan tugas atau tim khusus. Yusril mengatakan, Presiden Prabowo telah memberikan kepercayaan kepada Polri, khususnya Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), untuk mengusut dugaan penyadapan tersebut.

    Ia meminta proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

    Sementara itu, penyidik masih melakukan pemeriksaan saksi, mengumpulkan alat bukti, serta meminta keterangan ahli untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang terjadi.

    Kasus ini menjadi perhatian karena dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga disebut berkaitan dengan sejumlah pejabat negara dan pihak lainnya.

    Perkembangan penyelidikan tersebut sekaligus membuka kembali perhatian terhadap tata kelola penyadapan di Indonesia, khususnya mengenai kewenangan aparat, prosedur hukum, serta perlindungan privasi.

    Menunggu Pembuktian Hukum

    Dugaan keterkaitan penyadapan dengan tindak pidana makar masih memerlukan pembuktian. Pernyataan pejabat pemerintah mengenai kemungkinan motif tidak dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum sebelum penyidik menemukan bukti yang cukup dan proses hukum berjalan sesuai ketentuan.

    Karena itu, transparansi penanganan perkara menjadi penting agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai siapa saja pihak yang terlibat, bagaimana dugaan penyadapan dilakukan, serta apakah terdapat tujuan lain di balik tindakan tersebut.

    Penegakan hukum dalam perkara ini juga menjadi ujian bagi prinsip akuntabilitas lembaga negara. Setiap dugaan pelanggaran harus diusut secara terbuka, tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah dan hak setiap pihak yang diperiksa.

    Bareskrim Polri dugaan makar intersepsi elektronik kasus penyadapan Prabowo Menko Kumham Imipas Pasal 191 KUHP Pasal 192 KUHP Pasal 193 KUHP penyadapan ilegal penyadapan Presiden Prabowo perkembangan kasus penyadapan Prabowo Subianto Yusril Ihza Mahendra
    Add as Preferred on Google Follow on Google News Follow on Flipboard
    Share. Facebook Pinterest Tumblr Bluesky Threads Email Copy Link
    redaksi
    • Website

    Related Posts

    Gibran Sampaikan Niat Mundur ke Prabowo, Instagram Mendadak Banjir 26 Video dalam Enam Jam

    November 11, 2026

    KPK Tahan Empat Tersangka Korupsi Pengadaan Iklan Bank BJB

    Agustus 11, 2026

    KPK Geledah Rumah Eks Pj Wali Kota Bengkulu, Bawa Empat Koper dan Satu Kardus

    Agustus 6, 2026
    Add A Comment
    Leave A Reply Cancel Reply

    Top Posts

    Bukan Sekadar Memimpin, Nurida Umiyati Utami Punya Cara Sendiri Membangun Desa Polowangi

    September 19, 202685 Views

    Dari Mengejar Peluang, Evelyn Imeldinata Kini Pilih Menciptakannya

    September 18, 202648 Views

    RSUD Tjitrowardojo Purworejo Buka 83 Formasi, Pendaftaran Dimulai 11 Oktober

    Oktober 7, 202626 Views
    Don't Miss

    Gibran Sampaikan Niat Mundur ke Prabowo, Instagram Mendadak Banjir 26 Video dalam Enam Jam

    redaksiNovember 11, 2026

    JAKARTA, LensaRepublik.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo…

    Lulusan Pelatihan Vokasi Belum Terserap, di Mana Putusnya Rantai Link and Match?

    November 11, 2026

    Sempat Gagal Seleksi TNI, Sertu Jaka Prasetio Kini Bertugas dalam Misi Perdamaian di Lebanon

    November 10, 2026

    Sempat Gagal Seleksi TNI, Sertu Jaka Prasetio Kini Bertugas dalam Misi Perdamaian di Lebanon

    November 10, 2026
    Stay In Touch
    • Facebook
    • YouTube
    • TikTok
    • WhatsApp
    • Twitter
    • Instagram
    Top Trending
    Most Popular

    Bukan Sekadar Memimpin, Nurida Umiyati Utami Punya Cara Sendiri Membangun Desa Polowangi

    September 19, 202685 Views

    Dari Mengejar Peluang, Evelyn Imeldinata Kini Pilih Menciptakannya

    September 18, 202648 Views

    RSUD Tjitrowardojo Purworejo Buka 83 Formasi, Pendaftaran Dimulai 11 Oktober

    Oktober 7, 202626 Views
    Our Picks

    Gibran Sampaikan Niat Mundur ke Prabowo, Instagram Mendadak Banjir 26 Video dalam Enam Jam

    November 11, 2026

    Lulusan Pelatihan Vokasi Belum Terserap, di Mana Putusnya Rantai Link and Match?

    November 11, 2026

    Sempat Gagal Seleksi TNI, Sertu Jaka Prasetio Kini Bertugas dalam Misi Perdamaian di Lebanon

    November 10, 2026

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp TikTok
    • Tentang
    • Pedoman Siber
    • Redaksi
    LensaRepublik.com | PT Arunika Media Nusantara

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.