Jakarta, LensaRepublik.com – Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) kembali menggelar audiensi strategis dengan pemangku kepentingan internal dan elemen masyarakat sipil di Ruang Aspirasi, Kementerian Sekretariat Negara, Rabu (10/12/2025). Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Ketua KPRP Jimly Asshiddiqie dan dihadiri jajaran anggota komisi, seperti Mahfud MD, Badrodin Haiti, Ahmad Dofiri, dan Otto Hasibuan.
Audiensi digelar sebagai bagian dari rangkaian konsolidasi untuk mempercepat perumusan langkah-langkah reformasi kepolisian. Dalam pertemuan tersebut, KPRP membagi diskusi menjadi dua sesi utama yang menyoroti evaluasi menyeluruh serta penguatan nilai dan etika kepolisian.
Pada sesi pertama, KPRP berdialog dengan Persatuan Purnawirawan (PP) Polri, Ikatan Sarjana Ilmu Kepolisian (ISIK), dan Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia (ISPPI). Diskusi berfokus pada evaluasi struktural, instrumental, dan kultural dalam tubuh Polri, termasuk kebutuhan mendesak pembenahan sistem pendidikan kepolisian. Para peserta menekankan pentingnya penyiapan SDM yang adaptif, profesional, dan memiliki pemahaman tinggi mengenai perkembangan hukum serta teknologi.
Sesi kedua mempertemukan KPRP dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan keagamaan, yakni MUI, Nahdlatul Ulama, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), MATAKIN, PERMABUDHI, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), serta Komnas Perempuan. Forum ini membahas penguatan etika moral, pembentukan karakter kepolisian yang humanis dalam menghadapi keberagaman, hingga pemenuhan hak korban dan penerapan keadilan berperspektif gender dalam proses penegakan hukum.
Jimly menegaskan bahwa forum terbuka seperti ini menjadi ruang penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bertukar gagasan. Menurutnya, percepatan reformasi Polri tidak bisa bergerak tanpa masukan kritis dan konstruktif dari berbagai kalangan, khususnya yang memahami dinamika sosial dan isu-isu multidimensi yang dihadapi institusi kepolisian.
“Kita ingin membangun Polri yang tidak hanya kuat secara institusional, tetapi juga berintegritas, menghormati hak asasi manusia, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Jimly dalam forum tersebut.
Melalui audiensi ini, KPRP menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk melahirkan wajah baru kepolisian Indonesia. Rekomendasi dari berbagai pihak akan menjadi bahan strategis dalam penyusunan agenda pembenahan yang lebih konkret, mulai dari tata kelola kelembagaan hingga peningkatan standar pelayanan publik.
Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri, sekaligus memastikan proses reformasi berlangsung secara transparan, partisipatif, dan berkelanjutan.
